Langsung ke isi
Rabu, 18 November 2026 · Denyut kota. Cerita warga.Pedoman · Koreksi
Kabar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Ekonomi

Obligasi Jakarta Batal Terbit Tahun Depan? Pramono Pilih DBH dan Pinjaman PT SMI

Gedung Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan
Foto: Rochelimit / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

JAKARTA – Rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah belum mendapat lampu hijau pemerintah pusat. Sebagai gantinya, kebutuhan pembiayaan sekitar Rp7,5 triliun dalam APBD 2027 akan ditutup dari dana bagi hasil (DBH) Rp3 triliun dan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp4,5 triliun, kata Gubernur Pramono Anung, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip Bisnis.com.

Pramono mengaku memahami alasan pusat. “Terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta,” ujarnya.

Obligasi itu semula direncanakan senilai Rp5,6 triliun untuk membiayai proyek LRT Manggarai–Dukuh Atas dan pembangunan RS Sumber Waras, dengan penerbitan bertahap pada 2027 dan 2028, lapor Bisnis.com pada September.

Pada akhir September, Pramono menyebut masih menunggu izin tiga kementerian, yakni Kemendagri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, menurut IDXChannel. Sebelumnya, Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai Jakarta tidak perlu menerbitkan obligasi dan menawarkan pinjaman PT SMI.

Gedung G Balai Kota DKI Jakarta
Gedung G di kompleks Balai Kota DKI Jakarta. Foto arsip. Foto: Rochelimit / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Awal November, Pramono menyatakan obligasi “sampai hari ini belum mendapatkan persetujuan” dan DKI tidak bisa menunggu terlalu lama, lapor Metrotvnews. Ia menegaskan pembangunan di Jakarta tidak akan berubah.

Bagi warga, artinya proyek yang direncanakan tetap berjalan, hanya sumber uangnya berganti dari surat utang yang dijual ke publik menjadi pinjaman lembaga milik negara dan dana dari pusat.

Lembaga pemantau otonomi daerah KPPOD sebelumnya mengingatkan bahwa penolakan obligasi yang layak secara fiskal karena alasan politik bisa menjadi preseden buruk, lapor KabarBursa.

Yang belum diketahui: bunga dan tenor pinjaman PT SMI, serta apakah ada keputusan tertulis resmi dari kementerian soal obligasi Jakarta.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: Bisnis.com, Metrotvnews, IDXChannel (RCTI+), Bisnis.com, KabarBursa

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Bagaimana reaksi Anda?

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.

Komentar langsung tampil. Komentar berisi kata kasar, jorok, ujaran kebencian, atau tautan otomatis ditolak.

Baca juga