Langsung ke isi
Selasa, 17 November 2026 · Denyut kota. Cerita warga.Pedoman · Koreksi
Kabar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Ekonomi

Obligasi Jakarta Batal, Pramono Pilih Pinjaman SMI Rp4,5 Triliun: Bayarnya dari Mana?

Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta
Foto: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Wikimedia Commons (domain publik)

JAKARTA – Rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah resmi berganti haluan. Gubernur Pramono Anung memilih skema pinjaman lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) setelah bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Tito, pemerintah pusat khawatir obligasi daerah menjadi beban bagi pemerintahan daerah berikutnya. “Takutnya jadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan membayar, tapi daerah-daerah lain nanti kalau ikut yang nggak punya kemampuan bayar, bagaimana?” ujarnya, dikutip detikNews.

Tito menyebut pertemuan itu kunjungan pertamanya ke Balai Kota dalam dua tahun terakhir. Ia menambahkan, pusat punya data lengkap daerah yang pendapatan asli daerahnya (PAD) rendah, sehingga khawatir langkah Jakarta diikuti daerah yang tak mampu membayar, seperti dilaporkan Infobanknews.

Sebagai gantinya, Pemprov DKI mengajukan pinjaman ke PT SMI, badan usaha di bawah Kementerian Keuangan. Pembayarannya diusulkan lewat pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang belum dibayarkan Kemenkeu kepada DKI. “DBH-nya itu yang dipotong,” kata Tito.

Pramono Anung dan Rano Karno
Pramono Anung dan Rano Karno saat masa pencalonan Pilkada Jakarta 2024. Foto arsip. Foto: Komisi Pemilihan Umum / Wikimedia Commons (domain publik)

Pramono merinci, APBD Jakarta 2027 butuh pembiayaan sekitar Rp7,5 triliun. Sebanyak Rp3 triliun akan dipenuhi dari DBH, sementara Rp4,5 triliun dari pinjaman SMI. Dananya antara lain untuk infrastruktur, termasuk rumah sakit.

“Terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan. Karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta,” kata Pramono, seperti dikutip Infobanknews dari Antara.

Kemendagri pada prinsipnya setuju dan akan segera menerbitkan rekomendasi, yang menjadi salah satu syarat PT SMI menyalurkan pinjaman ke pemerintah daerah.

Bagi warga, artinya pembahasan RAPBD 2027 bisa segera rampung. Pramono menyebut anggaran tahun depan “tinggal ketok palu” bersama DPRD DKI.

Yang belum diketahui: besaran bunga dan tenor pinjaman SMI, daftar proyek yang dibiayai, serta jadwal pencairan. Sumber yang dirujuk belum memuat rincian itu.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: detikNews, Infobanknews

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Bagaimana reaksi Anda?

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.

Komentar langsung tampil. Komentar berisi kata kasar, jorok, ujaran kebencian, atau tautan otomatis ditolak.

Baca juga