APBD DKI Jakarta 2027 Disepakati Rp86,3 Triliun, Apa Artinya bagi Warga Jakarta?

JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI Jakarta 2027 sebesar Rp86.317.532.810.581 atau sekitar Rp86,3 triliun. Kesepakatan ini diberitakan RMOL, VOI, dan NU Online Jakarta pada Rabu (18/11/2026), mengutip laman resmi DPRD DKI.
Angka itu naik sekitar Rp4 triliun dari APBD 2026 yang berkisar Rp82,3 triliun. Rancangan awal yang diajukan Pemprov pada Oktober lalu Rp82,89 triliun, dan menurut Suara.com seluruh komisi DPRD mengusulkan tambahan yang melampaui pagu awal itu dengan total sekitar Rp3,22 triliun dalam rapat Senin (16/11/2026).
Ketua Banggar DPRD DKI Suhud Alynudin menyebut tiga prioritas. “Kami berkomitmen anggaran ini tetap berfokus pada mandatory spending, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial,” ujarnya, seperti dikutip VOI.
Dari sisi pendapatan, Jakarta menargetkan Rp75,6 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) menyumbang Rp59,2 triliun, dengan pajak daerah sebagai tulang punggung sebesar Rp51,7 triliun. Sisanya dari retribusi Rp2,2 triliun, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Rp882 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp4,4 triliun, serta transfer pemerintah pusat Rp13,5 triliun.
Belanja daerah direncanakan Rp66,8 triliun, termasuk belanja modal Rp10,4 triliun, belanja tidak terduga Rp500 miliar, dan belanja transfer Rp368 miliar. Di pos pembiayaan, penerimaan dipatok Rp10,6 triliun dan pengeluaran Rp8,1 triliun.

Apa artinya bagi warga? Besarnya pajak daerah dalam pendapatan menunjukkan anggaran kota sebagian besar bertumpu pada pajak yang dibayar warga dan pelaku usaha Jakarta sendiri. Belanja modal Rp10,4 triliun adalah pos yang biasanya dipakai untuk membangun atau memperbaiki aset fisik.
Suhud juga mengingatkan, kenaikan anggaran harus dibarengi kinerja eksekutif. “Tentu harus dibarengi dengan kinerja yang baik dari eksekutif, baik dari sisi pendapatan daerah maupun implementasi realisasi anggaran,” katanya, dikutip RMOL. Dengan kata lain, angka besar baru terasa bila target pajak tercapai dan program benar-benar dijalankan.
Sebagai konteks, sehari sebelumnya Pemprov DKI memilih skema pinjaman lewat PT Sarana Multi Infrastruktur setelah rencana obligasi daerah batal. Sumber yang dibaca redaksi belum menjelaskan apakah pinjaman itu termasuk dalam penerimaan pembiayaan Rp10,6 triliun.
Yang belum diketahui: berapa persisnya alokasi untuk pendidikan dan kesehatan, termasuk program seperti bantuan biaya sekolah atau layanan kesehatan warga, belum dirinci dalam pemberitaan. Jadwal rapat paripurna pengesahan dan evaluasi rancangan oleh pemerintah pusat juga belum diumumkan dalam sumber yang tersedia.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: RMOL – APBD DKI 2027 Diketok Rp86,3 Triliun, VOI – APBD DKI 2027 Naik Jadi Rp86,3 Triliun, NU Online Jakarta, Suara.com, Intime.id
Bagaimana reaksi Anda?
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.



