UMP Jakarta 2027 Resmi Rp6.136.941, Naik Rp407 Ribu: Kenapa Diteken Sehari Lebih Cepat?
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 yang ia tandatangani pada Jumat, 20 November 2026.
Angka tersebut naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Menurut Pramono, kenaikan tahun ini lebih tinggi daripada kenaikan tahun lalu yang sekitar 6,1 persen.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, seperti dikutip detikNews.
Pembahasan berlangsung tiga hari lewat mekanisme tripartit, yakni pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Batas akhir penetapan sebenarnya jatuh pada Sabtu, 21 November, tetapi kesepakatan tercapai sehari lebih cepat.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” kata Pramono, seperti dikutip IDN Times.
Pramono menyebut pemprov berusaha menjembatani dua kepentingan. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive,” ujarnya.
Angka resmi ini sedikit di bawah usulan buruh. Sehari sebelumnya, Kompas.com melaporkan KSPI mengusulkan kenaikan Rp490.000 sehingga UMP menjadi sekitar Rp6,21 juta. Selisih usulan itu dengan angka yang ditetapkan sekitar Rp83 ribu.
Bagi warga, UMP adalah batas bawah gaji bulanan, terutama bagi pekerja yang baru masuk atau masa kerjanya di bawah setahun. Pekerja dengan masa kerja lebih lama umumnya diatur lewat struktur dan skala upah di perusahaan masing-masing.
Yang belum diumumkan sampai artikel ini disusun adalah tanggapan resmi serikat buruh dan asosiasi pengusaha atas angka final, serta rincian sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankannya.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: detikNews, IDN Times, Kompas.com
Bagaimana reaksi Anda?
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.
Baca juga

Diskon Pajak Kendaraan Jakarta sampai 35 Persen Mulai Besok, Siapa yang Dapat?

Jakarta Pagi Ini, Jumat 20 November 2026: Hujan Sore, UMP 2027, dan PON Pantai

Nintendo Switch 2 Resmi Meluncur di Jakarta 10 Desember, Berapa Harganya dan Apa yang Perlu Disiapkan?
