Mobil Hybrid Bebas Ganjil Genap di Jakarta? Ini Status Usulan Menperin

JAKARTA – Harapan pemilik mobil hybrid untuk bisa melintas bebas di ruas ganjil genap Jakarta kembali menguat. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengusulkan mobil hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV) mendapat insentif nonfiskal, termasuk pengecualian dari aturan ganjil genap. Namun, sampai sekarang usulan itu belum menjadi aturan.
Sarmuji menyampaikan gagasan tersebut seusai bertemu pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta, Rabu (21/10/2026). “Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus,” kata Sarmuji, seperti dikutip detikOto dan Fortune IDN.
Opsi keringanan pajak juga dibuka, tetapi porsinya tidak harus sama dengan mobil listrik berbasis baterai (BEV). “Keringanan pajaknya tidak harus sama,” ujarnya, dikutip Fortune IDN.
Kemenperin beralasan kendaraan ini menghemat BBM bersubsidi, menekan emisi, dan tidak sepenuhnya bergantung pada fasilitas pengisian listrik.
Gaikindo menyambut usulan itu. Ketua Pengembangan Pasar Gaikindo Jongkie Sugiarto menilai insentif hybrid tidak perlu setara mobil listrik. “Kami mengatakan tidak perlu sebanyak atau sebesar BEV (mobil listrik),” katanya, seperti dikutip detikOto (26/10/2026).

Lalu, bagaimana aturan yang berlaku sekarang? Di Jakarta, pengecualian ganjil genap hanya dinikmati mobil listrik berbasis baterai. Pemprov DKI menegaskannya pada Mei 2026. “Kami tetap mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai,” kata Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta ketika itu, seperti dikutip CNN Indonesia (6/5/2026).
Dari sisi pasar, data wholesales Gaikindo yang dikutip detikOto mencatat penjualan hybrid Januari-September 2026 sebanyak 65.968 unit atau 9,72 persen dari total pasar 679.020 unit. Mobil listrik murni terjual 117.218 unit atau 17,26 persen.
Soal status, kewenangan lalu lintas dan parkir tidak berada di tangan Kemenperin. Karena itu, kementerian akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Insentif akan kita dorong secepatnya,” kata Sarmuji. Fortune IDN menulis, Kemenperin menargetkan usulan rampung tahun ini.
Pemprov DKI sendiri sebelumnya membuka peluang. Pada Juli 2026, Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebut aturan terkait insentif hybrid akan dikaji. “Iya nanti regulasinya tentu akan kita kaji lagi kembali,” ujarnya, seperti dikutip Warta Ekonomi.
Yang belum diketahui: bentuk akhir insentif, besaran keringanan pajak, dan jadwal penerapannya belum diumumkan. Pemberitaan yang ada juga belum memuat sikap resmi Pemprov DKI atas usulan Menperin pada Oktober lalu, termasuk apakah aturan ganjil genap di Jakarta akan diubah.
Selama belum ada aturan baru, pembebasan ganjil genap di Jakarta tetap hanya untuk mobil listrik berbasis baterai.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: detikOto, detikOto, detikOto, Fortune IDN, CNN Indonesia, Warta Ekonomi
Baca juga

Naik Transjakarta, MRT, dan LRT Gratis untuk Lansia dan Disabilitas, Begini Cara Daftar KLG

Tutupi Pelat Nomor Biar Lolos ETLE? Polisi Siapkan Cara Ini Selama Operasi Zebra
KRL Green Line Telat Senin Pagi, Penumpang Menumpuk: Ini Penyebab dari KAI Commuter

