Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Denyut kota. Cerita warga.Pedoman · Koreksi
Kabar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Bekasi

Bekasi Bangun Ekosistem Halal untuk Memperkuat Kepercayaan pada Produk UMKM

Tanda sertifikat halal BPJPH pada tempat usaha makanan di Palembang, 11 November 2016; foto ilustrasi, bukan dokumentasi sosialisasi di Bekasi.
Tanda sertifikat halal BPJPH pada tempat usaha makanan di Palembang, 11 November 2016; foto ilustrasi, bukan dokumentasi sosialisasi di Bekasi. · Foto: Firzafp / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Pemerintah Kabupaten Bekasi mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memenuhi ketentuan sertifikasi halal sebagai bagian dari pembangunan ekosistem halal. Program tersebut dijelaskan dalam sosialisasi di Cikarang pada 15 Oktober 2026 dan dilaporkan ANTARA Megapolitan pada 16 Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menyatakan sasaran utamanya adalah memberi kepastian serta perlindungan kepada konsumen ketika memilih makanan, minuman, atau barang. Dorongan sertifikasi tidak berhenti pada penerbitan dokumen, tetapi juga mencakup pemahaman bersama antara pemerintah, produsen, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagi UMKM, label halal dipandang sebagai informasi yang dapat menambah kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk. Manfaat itu tidak boleh dibaca sebagai jaminan penjualan tertentu; hasil usaha tetap dipengaruhi mutu produk, harga, distribusi, pelayanan, dan kemampuan pemasaran.

Keterangan pemerintah daerah juga membedakan produk halal dan nonhalal melalui kejelasan informasi, bukan dengan menganggap semua produk harus diperlakukan sama. Konsumen perlu mengetahui kandungan serta status produk, sementara pelaku usaha memerlukan panduan yang dapat diterapkan pada bahan, proses, dan penyajian.

Konsep yang disebut dalam sosialisasi adalah halalan thayyiban: selain memenuhi ketentuan kehalalan bahan, produk perlu baik, aman, dan layak dikonsumsi. Karena itu, pendampingan UMKM relevan tidak hanya pada administrasi sertifikat, tetapi juga pada pencatatan bahan dan pengendalian proses produksi.

Sumber yang diperiksa tidak mencantumkan jumlah UMKM yang telah tersertifikasi melalui kegiatan ini atau tenggat capaian khusus Kabupaten Bekasi. Artikel ini mempertahankan batas tersebut dan tidak mengubah sosialisasi menjadi klaim hasil yang belum dilaporkan.

Sumber: ANTARA Megapolitan, “Pemkab Bekasi bangun ekosistem halal dengan bidik UMKM bersertifikat”, 16 Oktober 2026 — https://megapolitan.antaranews.com/berita/555149/pemkab-bekasi-bangun-ekosistem-halal-dengan-bidik-umkm-bersertifikat

Catatan editorial: isi diringkas dan ditulis ulang dari laporan terbuka; tidak ada wawancara tambahan atau klaim angka yang dibuat redaksi.

Dokumentasi foto: tanda sertifikat halal BPJPH pada tempat usaha makanan di Palembang, 11 November 2016; Firzafp, CC BY-SA 4.0 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tanda_sertifikat_Halal_BPJPH_Republik_Indonesia_di_Pempek_IP_-_Palembang,_SS.jpg — foto ilustrasi, dipotong ke rasio 16:9 dan dikompresi ke JPEG.

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga