Obligasi Daerah Batal, Pemprov DKI Jakarta Andalkan Pinjaman SMI: Apa Dampaknya bagi Pembangunan Kota?

JAKARTA – Rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah untuk pertama kalinya kandas. Pemprov DKI Jakarta kini mengandalkan dua sumber pengganti: dana bagi hasil (DBH) kurang bayar dari pemerintah pusat dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), seperti dilaporkan detikNews, ANTARA, dan Liputan6.
“Hal yang berkaitan dengan obligasi, memang sampai hari ini belum mendapatkan persetujuan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dikutip ANTARA dan Liputan6. Ia menyebut pihaknya mengikuti keputusan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam rancangan APBD 2027, Pemprov DKI semula merencanakan obligasi daerah sebesar Rp4,24 triliun pada 2027 dan Rp1,38 triliun pada 2028, sehingga totalnya sekitar Rp5,62 triliun, menurut InvestorTrust. RAPBD 2027 sendiri dirancang sebesar Rp82,89 triliun.
Penolakan sudah terdengar sejak September. Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai Jakarta punya kapasitas fiskal yang cukup. “Jakarta enggak perlu juga ngeluarin bonds, uangnya kebanyakan,” katanya, dikutip Katadata. Ia menyarankan daerah meminjam ke PT SMI.

Pramono berharap pinjaman pengganti itu murah. Skemanya “pertama menggunakan DBH, yang kedua adalah pinjaman dari SMI dengan bunga yang mudah-mudahan murah sekali,” ujarnya, dikutip detikNews. Ketua DPRD DKI Suhud Alynudin bahkan menyebut pinjaman itu diharapkan tanpa bunga. “Dalam arti, nanti pinjaman itu tidak dikenai bunga,” katanya kepada Suara.com.
Berapa besar pinjamannya? Hitungan Komisi C DPRD dalam rapat 2 November, dikutip Metro TV, menyebut DBH sekitar Rp2,35 triliun dan estimasi pinjaman SMI sekitar Rp3,66 triliun, tetapi angka itu belum final. “Jadi yang SMI angkanya nanti akan kami sampaikan setelah final,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu (4/11/2026), dikutip Metro TV.
Bagi warga, pesan utama Pramono adalah proyek kota tetap berjalan. “Tapi intinya bahwa yang paling penting pembangunan di Jakarta tidak akan mengalami perubahan,” katanya, dikutip detikNews. Pernyataan itu ia sampaikan saat meninjau proyek prasarana Kali Angke segmen Permata Buana, Jakarta Barat.
Katadata mencatat obligasi itu semula ditargetkan terbit Juni 2027, bertepatan dengan HUT ke-500 Jakarta. Cicilan pinjaman SMI dapat dipotong dari DBH yang menjadi hak daerah.
Yang belum diketahui: nilai final pinjaman SMI, tenor dan bunganya, daftar proyek yang akan dibiayai, serta status pengesahan APBD DKI 2027. Sejumlah laporan terbaru menyebut angka pinjaman yang berbeda, sehingga warga perlu menunggu pengumuman resmi dari Pemprov dan DPRD DKI.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: detikNews, ANTARA, Liputan6, Metro TV, Metro TV, Katadata, InvestorTrust, Suara.com
Baca juga

Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Hutan Kota UI, 8 Hektare Disiapkan di Sisi Jakarta

Pasar Senen Blok VI Akhirnya Dibangun Setelah 14 Tahun, Terhubung Stasiun dan Transjakarta

Perpustakaan Jakarta Dikunjungi 5,1 Juta Kali: Di Mana Saja dan Cara Jadi Anggotanya?

